admob

JP banner


DPRD Paniai= Melianus Yatipai.S.H .Negara Jangan Memaksakan Masyarakat untuk Vaksin karena bertentangan dengan HAM.

ADMIN
17 Juli 2021, Sabtu, Juli 17, 2021 WIB Last Updated 2021-07-19T12:59:13Z
masukkan script iklan disini

Ilustrasi pribadi MELIANUS .N. YATIPAI . DPRD kabupaten paniai.

Jayapura  Jalapapua.com Dewan perwakilan rakyat (DPRD) Paniai MELIANUS N YATIPAI.SH Menegaskan bahwa negara jangan memaksakan terhadap rakyak atau masyarakat untuk vaksin khususnya wilayah Meepagoo, karena bertentangan dengan HAK ASASI MANUSIA (HAM) pada 17/07/2021  pukul 23 malam awak media jalapapua.com melalui pesan tertulis. Jelas Melianus yatipai

Meli menyatakan bahwa Presiden intruksikan untuk sosialisasi vaksinasi tidak terlepas dari aturan undang-undang nomor :9 tahun 1998 tentang menyatakan pendapat di muka umum,
; kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam bentuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945; penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggungjawab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, dan kepatutan serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan masyarakat yang wajib dilindungi. lanjut dia

Katanya : Pada Saat ini sering terjadi gelombang unjuk rasa yang tidak terkendali di berbagai tempat yang sering kali diikuti dengan tindakan perusakan, pembakaran dan penjarahan, yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil serta mengakibatkan perasaan tidak aman pada masyarakat dan atau membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban nasional yang kondusif untuk melaksanaan pembangunan serta memberikan perlindungan dan perasaan aman bagi masyarakat, perlu segera diadakan pengaturan mengenai penyampaian pendapat di muka umum tersebut. Tegas meli

Ia menyatakan bahwa di dalam undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) Melangkai karena berbicara tentang kemanusiaan sehingga saya menegaskan bahwa manusia adalah makluk ciptaan Tuhan yang lebih semburnya. Menurut meli

Oleh karena itu negara tidak bisa memaksa kepada rakyatnaya untuk ,karena kita belum tauh tentang gejolak tubuh seseorang sebab seketika ada sakit yang lain ada pada manusia akan terinveksi sehingga banyak rakyat kita korbang meninggal dunia akibat vaksin. Kata yatipai

Yatipai menyatakan bahwa Dalam hal ini, saya menegaskan jangan terlaluh memaksa kepada rakyat untuk vaksin , paksa model yang sedang memaksakan itu adalah diluar dari peri kemanusiaan dan peri keadilan, karena terlaluh memaksa ,sehingga rakyat Papua khususnya mepago trauma ,akhirnya aktifitas -aktifitas sehari-hari mereka untuk mencari nafka hidupn pun juga terangcam ,dampaknya seperti apa ? Nantinya.

Manusia adalah milik Tuhan’’ bukan milik penguasa di suatu Negara, jika kita memaksa rakyat pasti bertentangan dengan undang -undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berlaku sebab dalam undang-undang menegaskan bawah . Ujarnya

Pasal 1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

5.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.asuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pasal 2.
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan dan keadilan. Jelas meli

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya Dan Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.serta Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lanjutan meli

Memaksa vaksinasi oleh Negara dengan bervariasi penunjukan senjatah dan alat tajam lainnya kepada rakyat adalah perwujudan Penyiksaan manusia secara paksa kepada hak orang lain.  Bebernya

Meli menyatakan bahwa Perbuatan seperti itu adalah ,perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat public. Tutup dia

Boleh Negara memaksa masyarakat untuk vaksin , tapi Apaka sudah sosialisasi pengetahuan soal kausalitas operasi vaksin yang sementara Negara paksakan itu ? Karena sejak beredarnya isu vaksin negara tak pernah sosialisasi pengetahuan yang hakiki tentang vaksin nya. * Ujarnya#

Pewarta : Maikel gobai
Redaksi  : Admin / M Gobay


Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan komentar!

Terkini

HEADLINE

+
https://jala-papua-news-default-rtdb.firebaseio.com/